RadarBekasi.id – Sementara itu, sejumlah pengamat politik menilai hubungan antara legislatif dan eksekutif yakni pemerintah Kota Bekasi bakal alot. Pasalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendominasi pimpinan AKD di DPRD Kota Bekasi. Seperti diketahui, PKS tetap konsisten sebagai partai oposisi di pemerintahan Kota Bekasi.
Menurut Pengamat politik, Abdul Somad, keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah masuk kategori labil. Meski begitu, dengan komposisi saat ini, dominasi koalisi Gorkar dan PDIP memiliki peran untuk penyeimbang di pemerintahan ke depan.
”Tepatnya keseimbangan antara DPRD dan pemerintahan. Ya, kalau dari komposisi sebenarnya, pemerintahan kota kuat, karena didukung oleh Golkar dan PDIP di DPRD. Mereka kan koalisinya. Meskipun untuk komisi didominasi oleh partai peraih kursi terbanyak, yakni PKS,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Jumat (4/10).
Jadi, kata Somad, jika melihat koalisi di masing-masing partai peraih kursi legislasi di Kota Bekasi, maka partai yang memiliki kursi paling banyak tidak akan berpengaruh besar. ”Dengan peluang itu, kemungkinan antara DPRD dan Pemerintah akan seimbang,” tuturnya.
Pengamat politik lainnya, Adi Susila punya pandangan berbeda. Ia menilai, kursi DPRD yang didominasi PKS akan memungkinkan bisa mengambil peran lebih banyak. Terlebih, dengan empat kursi di empat komisi yang ada di DPRD Kota Bekasi.
”PKS memikili kursi paling banyak di tiap komisi. Ketua DPRD juga dari PKS. Keseimbangan antara DPRD dan Pemkot Bekasi akan singkron atau seperti apa?, itu tergantung pada ideoligis partai nya,” jelas Adi.
Keseimbangan itu sendiri sangat bergantung pada dinamika hubungan antar partai di tiap anggota dewan yang ada di DPRD. Hubungan yang terjalin, biasanya akan memunculkan ideologis di tiap partai.
”Jadi kita lihat interaksi nya bagaimana. Kalau setahu saya sih, setelah duduk sebagai anggota dewan, mereka rukun-rukun, artinya tidak ada perdebatan ideologi,” harapnya.
Lebih jauh, meski Wali Kota Bekasi dari Golkar, dan Ketua DPRD dari PKS, pada prinsipnya pembangunan di Kota Bekasi akan menjadi pemersatu ideologi.
”Maksudnya, ke depan bakal akur-akur saja. Karena diantara partai, sejauh ini tidak ada perdebatan ideologi. Misalnya ada program yang disahkan bersama, pasti tidak akan ada yang protes,” tukas Adi. (dan)
kritis, konstruktif dan solutif